PELAYANAN REKOMENDASI SKKPH ANTAR KABUPATEN

DASAR HUKUM SKKPH

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58/Permentan/Pk.210/11/2015 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB/.720/6/1988 Tentang Peraturan Karantina Hewan
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.503/3/2003 Tentang Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

KETERKAITAN

SOP Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Produk Hewan ini terkait dengan SOP Administrasi Umum Surat Menyurat lainnya

PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pengajuan bisa diakses melalui aplikasi/website : lalulintas.isikhnas.com

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN

1. Rekomendasi Pemasukan dari Daerah Tujuan

2. Rekomendasi Pengeluaran Daerah Asal

3. Hasil Laboratorium Keswan Kesmavet

BIAYA TARIF
1. Uji Laboratorium Keswan Kesmavet

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ESTIMASI WAKTU : 4 Hari Kerja